Zona Integritas (ZI)

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Proses pembangunan Zona Integritas (ZI) tentunya membutuhkan perhatian yang tinggi dalam melaksanakan beberapa langkah pembangunan, yakni dalam membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai terkait program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, mengetahui dan melengkapi unsur-unsur komponen pengungkit dan komponen hasil dalam pembangunan ZI, serta membuat berbagai inovasi sebagai langkah perbaikan pelayanan publik dan pencegahan korupsi.

Dalam membangun komitmen antara pimpinan dan pegawai terkait program pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, setiap instansi pemerintah harus melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang merupakan deklarasi pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona Integritas. Kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas, sebagai berikut :

1. Seluruh pegawai telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas atau  bagi instansi pemerintah yang belum menandatangani dapat melanjutkan/melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas.
2. Pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas agar semua pihak dapat memantau, mengawal, dan mengawasinya.
3. Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan.

Dasar Hukum atas Pembangunan ZI adalah:
1. Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah.
2. Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019> tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada 6 (enam) area perubahan komponen pengungkit dengan masing-masing target pencapaian sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

a. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja;

b. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja; dan

c. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

2. Penataan Tatalaksana

a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;

b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;

c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur;

d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan

Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah; dan

b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

5. Penguatan Pengawasan

a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara;

b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara;

c. Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara; dan

d. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau);

b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah; dan

c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

Keberhasilan unit kerja melakukan pembangunan ZI dan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tentunya akan memberikan manfaat kepada masyarakat karena meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan instansi pemerintah, Nilai-nilai Kementerian Keuangan lahir sebagai dasar dan pondasi bagi institusi kementerian keuangan, pimpinan, dan seluruh pegawai dalam bersikap dan bekerja sehari-hari yang didukung dengan Kode Etik dan Kode Perilaku yang harus ditaati.

1. Integritas : berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak, dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. Profesionalisme : melakukan pekerjaan dengan tuntas dan akurat berdasarkan kompetensi terbaik dan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. Sinergi : membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkuaIitas.
4. Pelayanan : melakukan pelayanan untuk memenuhi kepuasan pemangku kepentingan dan dilaksanakan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.
5. Kesempurnaan : melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

Melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan Himbauan melalui Website, Instagram, Poster
2. Komitmen Bersama 
3.  Transparansi Tarif Pelayanan Puskesmas melalui Website, Instagram, Meja Informasi

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang

Survei ini merupakan upaya Pemerintah Kota Bontang untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat antikorupsi dan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Bontang.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah Kota Bontang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memerangi korupsi. Untuk mencapai komitmen tersebut, Perangkat Daerah Kota Bontang di bawah koordinasi Inspektorat Kota Bontang merasa perlu mengukur persepsi pengguna layanan terhadap Anti Korupsi dan Kualitas Pelayanan tersebut. Hasil dari SPAK dan SPKP diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif tentang persepsi pengguna layanan serta akan digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang tepat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memerangi korupsi.

Langkah tersebut tentu juga sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Merujuk pada Surat Edaran Menpan-RB Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023 serta Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayan Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah, maka SPAK dan SPKP menjadi gambaran komitmen Pemerintah Kota Bontang untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik, dan mencegah terjadinya praktik korupsi di lingkungan birokrasi.